situs togel

Vol. 3 No. 3 (2026): Financial Inclusion, Smart SMEs, and Sustainable Business Innovation in the Digital Economy
Articles

Analisis Kepatuhan Implementasi Mandatory Spending Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi RIAU Tahun Anggaran 2025

pdf
  • Angelica Merry Ivana Sirait,
  • Eka Wirajuang Daurrohmah
Angelica Merry Ivana Sirait
Universitas Terbuka
Bio
Eka Wirajuang Daurrohmah
Universitas Terbuka
Bio

Published 2026-06-30

Keywords

  • Mandatory Spending,
  • APBD,
  • Pemerintah Daerah,
  • Provinsi Riau

Copyright (c) 2026 Angelica Merry Ivana Sirait, Eka Wirajuang Daurrohmah (Author)

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abstract

Proporsi alokasi mandatory spending dalam APBD pemerintah daerah merupakan instrumen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya alokasi belanja pada sektor-sektor strategis di daerah. Dalam praktiknya, pengalokasian anggaran untuk belanja mandatory spending ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas fiskal daerah, tingginya belanja rutin, serta perubahan prioritas pembangunan daerah yang mengakibatkan pemerintah daerah terkendala dalam memenuhi kebijakan belanja mandatory spending tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan implementasi mandatory spending pada APBD Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan membandingkan alokasi anggaran pada bidang Pendidikan, Belanja Pegawai, Infrastruktur Pelayanan Publik dan Pengawasan dalam APBD Murni dan Perubahan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Riau TA 2025 terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada APBD TA 2025 Pemerintah Provinsi Riau telah memenuhi alokasi anggaran untuk belanja bidang Pendidikan dan Infrastruktur Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan, untuk alokasi anggaran belanja di bidang Belanja Pegawai dan Pengawasan masih belum terpenuhi sesuai dengan kebijakan alokasi mandatory spending yang telah diatur.

pdf

Downloads

Download data is not yet available.

References

  1. Andarini, D., Idris, H., Anggraini, R., & Khairunnisa, N. M. (Juni 2025). Pengaruh Mandatory Spending Terhadap Jasa Pelayanan Kesehatan. JURNAL KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA: JKKI, Volume 14, No. 02 (Halaman 70-75).
  2. Ardiansyah, A. W. (2023). Mandatory Spending Dalam Konstitusi Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Kaitannya Dengan Keuangan Negara. e-Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan Nasional Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia Tahun 2023.
  3. Duwiri, D. (October-May 2025). Tinjauan Kinerja Belanja Daerah Pemerintah Kota Jayapura. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial, Volume 2, No. 3, pp. 385-392.
  4. Hartanto, T., Idrus, J., & Virniasari. (2023). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan dan Belanja Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2022. TRANSEKONOMIKA: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan, VOLUME 3 NO. 1 (915-926).
  5. Kekri, B. P. (April 2022). Mandatory Spending of Education and Health Budget in Papua. Jurnal Perencanaan Pembangunan: , Volume VI No. 1/Page: 54-63.
  6. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
  7. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
  8. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3-387 Tahun 2023 Tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2022.
  9. Pemerintah Provinsi Riau. (2025). Peraturan Daerah Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025.
  10. Pemerintah Provinsi Riau. (2025). Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025.
  11. Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
  12. Republik Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
  13. Riyani, D., & Yusrizal. (Desember 2023). Mandatory Spending And Infrastructure Expenditure In The Pekanbaru City Government. Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis, Vol. 8 No. 2 (192-196).
  14. Zakiyah, A. S. (2024). Mandatory Spending pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Artikel Ilmiah thesis, Universitas Terbuka.